SITUBONDO — Pemerintah Kabupaten Situbondo menegaskan arah penataan birokrasi yang berpijak pada satu kata kunci yakni komitmen kepada daerah. Hal itu mengemuka dalam tahapan lanjutan assessment pejabat eselon II yang kini memasuki sesi wawancara tatap muka.
Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, mengatakan assessment dilaksanakan dalam dua skema. Pertama, untuk kebutuhan rotasi dan mutasi jabatan.
"Kedua, untuk mengisi kekosongan jabatan melalui mekanisme rekrutmen terbuka atau open bidding," kata Bupati yang akrab disapa Mas Rio itu, Sabtu (27/12/2025).
Sebanyak 27 pejabat eselon II telah mengikuti assessment dan diperingkat oleh tim penguji sebelum masuk tahap wawancara langsung dengan bupati.
“Sekarang saya melakukan wawancara face to face. Saya ingin menggali komitmen mereka dalam membantu Situbondo,” ujar Mas Rio.
Menurut Mas Rio, ukuran utama kelayakan pejabat bukan sekadar kecakapan administratif, melainkan kesungguhan mengabdi kepada daerah. Ia menegaskan loyalitas pejabat harus diarahkan sepenuhnya kepada daerah, bukan kepada figur bupati dan wakil bupati.
“Bukan loyal kepada Mas Rio atau Mbak Ulfi, tapi loyal kepada Situbondo. Di hati dan pikirannya harus ada kata Situbondo,” katanya.
Prinsip tersebut, lanjut Mas Rio, menjadi fondasi akuntabilitas, integritas, dan kapasitas birokrasi dalam mendorong visi Situbondo Naik Kelas. Karena itu, setiap pejabat dituntut memiliki orientasi pelayanan publik yang jelas dan keberpihakan nyata pada kepentingan daerah.
Untuk memastikan komitmen itu terukur, Pemkab Situbondo menerapkan Service Level Agreement (SLA) dalam proses seleksi. Skema ini berupa kontrak kinerja antara calon pejabat dengan bupati dan Wakil Bupati Situbondo, Ulfiyah.
“Melalui SLA, setiap pejabat harus punya target dan komitmen kerja yang jelas,” tegas Mas Rio.
Hasil wawancara akan menjadi dasar penempatan pejabat di organisasi perangkat daerah. Penataan dilakukan dengan mengacu pada prinsip tour of duty, yakni pejabat yang telah menjabat lebih dari dua tahun berpeluang dirotasi atau dimutasi, kecuali mendekati masa pensiun atau memiliki catatan khusus yang masih dibutuhkan di posisinya.
Sementara itu, untuk sejumlah jabatan yang masih kosong, terutama di sektor prioritas, pemerintah daerah akan membuka mekanisme open bidding.
Mas Rio mencontohkan Dinas Perpustakaan sebagai salah satu instansi yang strategis dan akan dibenahi.
“Selama ini perpustakaan sering jadi tempat ‘tahanan politik’. Di era saya dan Mbak Ulfi, perpustakaan harus menjadi institusi yang menarik dan punya peran strategis,” ujarnya.
Langkah penataan ini, kata Mas Rio, merupakan bagian dari reformasi birokrasi agar aparatur semakin profesional, adaptif, dan benar-benar berkomitmen melayani kepentingan Situbondo.[]
